APBN Jangan Sampai Ada Kebocoran BPK Harus Ketat
APBN Jangan Sampai Ada Kebocoran BPK Harus Ketat
GlobalNews, Presiden Terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto berharap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) lebih ketat di dalam mengawasi anggaran penghasilan dan belanja negara (APBN).
Menurut Prabowo, dia tak dambakan ada kebocoran anggaran.
“Insyaallah pasti, ya BPK itu yang penting, BPK andalan kita, ke depan BPK wajib lebih ketat mengawasi. Kita tidak dambakan ada kebocoran,” kata Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (8/7/2024).
Dia utamakan APBN merupakan duwit rakyat yang wajib dipertanggungjawabkan. Prabowo menuturkan setiap rupiah yang digunakan pemerintah haeus berfaedah untuk bangsa dan rakyat.
“Kita tidak dambakan duwit rakyat tidak sanggup dipertanggungjawabkan. Tiap rupiah wajib kami amankan, kami yakinkan berfaedah untuk bangsa dan rakyat,” ujar Prabowo.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi meyakini pemerintahan Presiden Terpilih RI, Prabowo Subianto dapat memberi tambahan perhatian serius terhadap rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Jokowi utamakan duwit rakyat sanggup dikelola secara transparan dan akuntabel.
“Pemerintahan kala ini dan aku percaya pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto ke depan, dapat tetap memberi tambahan perhatian serius terhadap setiap rekomendasi BPK,” kata Jokowi kala Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun Anggaran 2023 di JCC Senayan, Senin (8/7/2024).
“Agar duwit rakyat sanggup dimanfaatkan dengan baik dan juga dikelola secara transparan dan akuntabel,” sambungnya.
Dia berharap para menteri, kepala instansi negara, dan kepala tempat segera menindaklanjuti rekomendasi dari pengecekan BPK. Hal ini agar pengelolaan keuangan APBN dan APBD.
“Agar pengelolaan keuangan APBN dan APBD kami jadi hari jadi th. jadi baik,” imbuh Jokowi.
BPK Beri Predikat WTP ke LKPP 2023, Jokowi: Ini Bukan Prestasi
Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengapresiasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang sudah memberi tambahan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2023. Jokowi mengatakan hal tersebut bukanlah sebuah prestasi, tetapi kewajiban pemerintah di dalam mengelola APBN.
“Sudah kerap aku sampaikan bahwa WTP bukan prestasi. Tapi WTP adalah kewajiban kami semuanya. Kewajiban mengfungsikan APBN secara baik,” kata Jokowi di dalam acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun Anggaran 2023 di JCC Senayan, Senin (8/7/2024).
Dia utamakan APBN merupakan duwit rakyat dan negara yang wajib dikelola dengan baik oleh kementerian/lembaga. Untuk itu, Jokowi menyebut kementerian/lembaga wajib terasa bahwa APBN yang digunakan dicek dan diaudit oleh BPK.
“Jadi sekali lagi, kewajiban mengfungsikan APBN dan APBD secara baik. Dan termasuk kewajiban mobilisasi APBN dan APBD secara baik dan juga kewajiban mempertanggungjawabkannya secara baik pula,” jelasnya.
Gejolak Geopolitik
Jokowi termasuk mengingatkan bahwa dunia hadapi suasana geopolitik yang bergejolak, perang dagang, dan perubahan iklim. Tak hanya itu, ekonomi international termasuk tumbuh melambat.
“Geopolitik, perang dagang dan termasuk perubahan iklim yang jadi nyata kami lihat, pertumbuhan ekonomi international termasuk melambat. Tahun ini diperkirakan hanya 3,2 persen dan lebih-lebih krisis ekonomi melanda lebih dari satu kawasan,” tutur Jokowi.
Namun, Jokowi bersyukur suasana ekonomi dan politik Indonesia tetap stablil. Bahkan, ekonomi nasional tumbuh 5,11 persen di kuartal I th. 2024 dan inflasi tetap terjaga.
“Karena BI dan Kementerian Dalam Negeri setiap hari Senin tetap bersua dengan para kepala tempat untuk memelihara inflasi di setiap daerah. Dan termasuk pelaksanaan Pemilu yang termasuk berlangsung dengan baik. Ini seluruh adalah modal basic kami di dalam membangun negara ini,” ujar dia.
Di sisi lain, Jokowi menututkan bahwa kala ini pemerintah tengah berada terhadap jaman transisi ke pemerintahan Presiden Terpilih RI, Prabowo Subianto. Dia berharap BPK untuk mendukung peralihan pemerintahan dengan baik.
“Saya percaya pemerintahan kala ini dan Presiden Terpilih Bapak Prabowo Subianto ke depan dapat tetap memberi tambahan perhatian serius terhadap rekomendasi BPK agar duwit rakyat dimanfaatkan dengan baik dan dikelola transparan dan akuntabel,” pungkas Jokowi.
