Birokrasi Yang Ribet Masih Banyak Menurut Jokowi
GlobalNews, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyoroti tetap banyaknya prosedur birokrasi yang rumit di lapangan. Padahal, kata dia, pemerintah selagi ini sudah merasa melaksanakan deregulasi dan birokratisasi untuk mempermudah proses perizinan.
“Walapun deregulasi sudah banyak dilakukan, meskipun birokratisasi sudah banyak dilakukan, tapi regulasi yang tidak sinkron tetap kita temukan. Prosedur birokrasi yang rumit termasuk tetap banyak di dalam praktik di lapangan,” kata Jokowi di dalam acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun Anggaran 2023 di JCC Senayan, Senin (8/7/2024).
Menurut dia, hal selanjutnya gampang disalahkan di dalam pengecekan dan jadi sumber ketakutan aparat. Jokowi berharap sehingga regulasi yang tersedia disinkronkan dan prosesur disederhanakan sehingga pemerintah berlangsung efektif.
“Saya berharap reformasi struktural yang sudah berlangsung penting untuk konsisten dilanjutkan. Lanjutkan sinkronisasi regulasi, lanjutkan penyederhanaan prosedur,” tutur dia.
“Agar pemerintah berlangsung lebih efektif, sehingga pemerintah berlangsung lebih efisien, dan berorientasi pada hasil, bukan pada prosedur,” sambung Jokowi.
Dia menyampaikan bahwa Indonesia wajib dapat menggunakan setiap kesempatan yang tersedia sehingga dapat lebih maju dibandingkan negara-negara lain. Untuk mencapainya, Indonesia tidak boleh terbelenggu bersama dengan prosedur yang rumit.
“Akuntabilitas dan fleksibilitas wajib dilaksanakan secara seimbang. Tak boleh terbelenggu prosedur yang berorientasi proses, berani lebih fokus pada hasil. Fokus pada capaian yang dirasakan manfaatnya masyarakat, fokus capaian yang mempunyai kemajuan bangsa ini,” pungkas Jokowi.
Jokowi Minta BPK Dukung Transisi Pemerintahan Prabowo Subianto
Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjelaskan bahwa dirinya bakal purna tugas pada Oktober 2024 dan digantikan oleh Presiden Terpilih RI, Prabowo Subianto. Dia pun berharap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjang transisi pemerintahan.
“Saat ini kita tengah berada pada masa transisi pemerintahan. Pada bulan Oktober 2024, nanti aku bakal digantikan oleh Presiden Terpilih Bapak Prabowo Subianto,” kata Jokowi di dalam acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun Anggaran 2023 di JCC Senayan, Senin (8/7/2024).
“Saya mengharapkan perlindungan BPK dan komponen bangsa untuk menunjang peralihan pemerintahan bersama dengan baik,” sambungnya.
Dia termasuk berharap BPK menunjang perbaikan ekosistem pemerintah, akuntabel, fleksibel dan senantiasa berorientasi pada hasil. Jokowi meyakini pemerintahan Prabowo bakal memberikan perhatian tertentu pada panduan BPK sehingga duwit rakyat dikelola transparan dan akuntabel.
“Saya yakin pemerintahan selagi ini dan pres terpilih Bapak Prabowo Subianto ke depan bakal senantiasa memberikan perhatian benar-benar pada panduan BPK sehingga duwit rakyat dimanfaatkan bersama dengan baik dan dikelola transparan dan akuntabel,” jelasnya.
Selain itu, Jokowi berharap kementerian/lembaga menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi pengecekan BPK pada anggaran tahun 2023. Hal ini sehingga pengelolaan APBN dan APBD kedepan jadi baik.
Beri Predikat WTP
Adapun BPK memberikan predikat lumrah tanpa pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan pemerintah tahun 2023. Jokowi mengutamakan bahwa predikat WTP bukan sebuah prestasi, tapi kewajiban.
“WTP adalah kewajiban kita semuanya, kewajiban menggunakan APBN secara baik. Ini duwit rakyat, ini duwit negara. kita wajib merasa setiap tahun ini pasti diaudit, pasti diperiksa,” tutur Jokowi.
“Jadi sekali lagi, kewajiban menggunakan APBN dan APBD secara baik. Dan termasuk kewajiban menjalankan APBN dan APBD secara baik serta kewajiban mempertanggungjawabkannya secara baik pula,” sambung dia.
