Projo Bersiap Jadi Partai Politik

GlobalNews – Langkah politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) ulang menjadi perhatian sesudah pemecatannya dari PDIP. Sejumlah partai politik seperti Golkar, Gerindra, dan PAN telah menyatakan kesiapannya menyongsong mantan Wali Kota Solo berikut untuk bergabung.

Namun kini, isyarat baru singgah dari relawan pendukung Jokowi, Projo, yang mengaku siap bertransformasi menjadi partai politik. Sekretaris Jenderal DPP Projo, Handoko, menyatakan bahwa organisasinya siap bertransformasi menjadi partai politik jikalau diperintahkan oleh Jokowi.

“Kalau Pak Jokowi perintahkan begitu, ya siap-siap saja,” kata Handoko, Rabu 18 Desember 2024.

Handoko menegaskan, Projo bakal tetap menjadi rumah bagi Jokowi dan siapa saja yang menopang langkah politik mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Meski demikian, ia mengakui belum tersedia percakapan antara pihak Projo dan Jokowi tentang wacana tersebut.

“Belum (belum tersedia percakapan bersama Jokowi), nanti di waktu yang tepat tentu kita bicarakan,” tambahnya.

Di sisi lain, Jokowi sendiri belum beri tambahan pernyataan tegas soal rencana membentuk partai baru. Saat ditanya mengenai perihal itu, ia cuma menyebut bahwa dirinya kini bergerak sebagai individu.

“Sudah aku sampaikan, partai perorangan,” kata Jokowi di Solo kepada wartawan.

Direktur Eksekutif Aljabar Strategic, Arifki Chaniago, menilai bahwa isyarat Projo untuk mendirikan partai politik bukanlah perihal baru. Menurutnya, rencana ini telah lama bergulir, lebih-lebih sebelum Jokowi secara resmi dipecat dari PDIP.

“Projo telah berikan respons (terkait pendirian partai politik) telah lama. (Namun), dinamika politik Projo dan partai-partai lain pasca Pak Jokowi bukan ulang seperti PDIP,” ujar Arifki kepada Liputan6.com, Kamis, (19/12/2024).

Meski demikian, Arifki tekankan bahwa membangun partai politik bukanlah perihal yang mudah. “Membangun sebuah partai perlu sistem yang panjang dan kompleks, tidak semudah yang dibayangkan,” ucapnya.

“Apalagi, Projo bakal berkompetisi segera bersama partai seperti PSI didalam perihal nilai dan figur tokoh yang ditawarkan,” tambahnya.

Arifki menilai bahwa pertanyaan terbesar waktu ini adalah ke mana arah politik Jokowi sesudah pemecatan dari PDIP. “Situasi politik ini (masih belum jelas), khususnya di mana Pak Jokowi bakal berlabuh.”

Terkait potensi Projo menjadi partai politik, Arifki mengaku belum percaya sepenuhnya. “Ya sejauh ini, aku rasa (peluang Projo untuk menjadi partai politik masih belum signifikan). Artinya masih belum masuk radar yang begitu besar,” ujarnya.

Menurut Arifki, mendirikan partai di periode ini amat sukar dikarenakan langkah berikut secara tidak cuma membuka area bagi nilai-nilai Jokowi, tetapi terhitung menciptakan kompetisi segera bersama partai lain.

“(Projo mungkin) dapat membuka area tersendiri bagi value Pak Jokowi, tetapi sudah pasti langkah ini bakal berhadapan segera bersama partai-partai politik lainnya yang telah lebih mapan,” jelasnya.

Arifki terhitung menyoroti kapabilitas basis massa Projo yang dinilai belum teruji untuk bertransformasi menjadi partai politik.

“Ya jikalau secara segera tentu kita tidak dapat menyesuaikan, dikarenakan sebetulnya seberapa jauhnya kan belum dapat teruji juga. Karena sebetulnya relawan ini kan belum seperti organisasi yang terukur,” katanya.

Lebih lanjut, Arifki menyebut bahwa Projo bakal hadapi tantangan besar jikalau dambakan bertransformasi dari relawan menjadi partai.

“Artinya kudu banyak bergerak dan terhitung tentu bantuan kan bukan cuma bantuan simbolik dari Pak Jokowi. Tapi terhitung siapa figur-figurnya, elemen-elemen apa, dan biayanya terhitung besar kan untuk membangun partai gak murah. Dan itu terhitung kudu disiapkan oleh Projo,” ucapnya.

Menurutnya, kehadiran Projo sebagai partai politik di era depan tidak bakal segera membawa pengaruh vital terhadap dinamika politik nasional. “Untuk waktu ini, bisa saja tidak bakal amat besar dikarenakan sebetulnya Projo terhitung kudu berkompetisi bersama partai-partai kecil di luar parlemen,” ungkapnya.

“Ini kan terhitung ujian dari seberapa kuat pengaruh Pak Jokowi kan. Dan aku rasa ini terhitung kudu kita lihat.”

Pembuktian Jokowi Masih Kuat

Sementara itu, Pengamat Komunikasi Politik Jamiluddin Ritonga menyatakan bahwa membentuk partai baru bersama menjadikan Jokowi sebagai figur utama adalah langkah strategis bagi Projo. Menurutnya, posisi Jokowi sebagai orang tertinggi di partai bakal sangat mungkin dia menyalurkan idealismenya secara langsung.

“Jokowi bakal dapat menyalurkan idealisme-idealisme dia, sekaligus terhitung untuk menyaksikan sebagai test case apakah sebetulnya Jokowi ini sebetulnya kudu di terima penduduk atau tidak jikalau dia memimpin partai,” kata Jamiluddin kepada Liputan6.com, Kamis (19/12/2024).

Jamiluddin menambahkan, Projo punyai peluang besar untuk membentuk partai baru dikarenakan telah punyai infrastruktur sampai tingkat kecamatan. Namun, menurutnya, nilai menjual Projo sebagai partai politik bakal rendah jikalau Jokowi tidak ditaruh sebagai ketua umum.

“Karena jikalau cuma meminta kepada Projo kita kan memahami bahwa Projo itu terhitung banyak yang tidak menyukai. Jadi jikalau mereka bukan menjadikan Jokowi menjadi ketua umum, aku khawatir nilai menjual Projo menjadi partai itu amat rendah,” ucapnya.

“Buat aku teristimewa menyaksikan ini menjadi test case apakah sebetulnya betul Jokowi itu masih punyai layak menjual atau itu sebetulnya waktu ini cuma di image-kan bahwa Jokowi itu masih hebat,” lanjutnya.

Meski demikian, Jamiluddin menilai transformasi Projo dari relawan menjadi partai politik bakal hadapi tantangan besar. Salah satunya adalah keperluan bakal sponsor bersama dana besar untuk menopang ormas Projo.

“Karena sehebat-hebatnya orang didalam me-manage suatu organisasi terhitung partai jikalau tidak tersedia uangnya kan terhitung itu impossible ya,” katanya.

Selain itu, penyusunan struktur partai yang termasuk DPP, DPD, DPC, dan PAC perlu sumber kekuatan manusia yang mumpuni untuk menopang visi dan misi partai.

“Tantangannya adalah jikalau partai itu disukai penduduk tentu bakal gampang melacak orang-orang yang dapat duduk di struktur tadi. Tapi jikalau ini tidak laku dijual maka partai itu bakal kesulitan melacak SDM yang membawa kualifikasi yang baik untuk menggerakkan roda partai di setiap tingkatan,” memahami Jamiluddin.

Jamiluddin terhitung memastikan bahwa kesuksesan suatu partai politik diukur dari kemampuannya lolos ke Senayan. Untuk itu, partai kudu punyai dana yang lumayan besar serta kepengurusan yang solid dan kompeten.

“Kalau partai ini minim anggaran, minim dana, dan di struktur di setiap tingkatan kepengurusannya itu tidak lumayan tentu partai ini menjadi tidak kompetitif. Nah dikarenakan itu bakal sukar mereka berhadapan bersama partai-partai besar seperti PDIP, Golkar, Gerindra, Demokrat, Nasdem, PKS,” ujarnya.

Ia menyaksikan bahwa mendirikan Projo sebagai partai politik punyai risiko yang tinggi. Terlebih jikalau Jokowi, yang menjadi andalan, perlahan kehilangan magnetnya dan tantangan utama seperti pendanaan serta SDM tidak dapat terpenuhi.

“Ditambah ketua biasanya bila Jokowi telah meredup, tetap dananya terbatas, tetap SDM di struktur partainya lemah, ya telah bahwa ini nanti cuma menjadi partai abal-abal begitu,” pungkas Jamiluddin.

Hormati Keputusan Jokowi dan Projo

Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, menyatakan partainya menghargai keputusan yang diambil oleh Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), terhitung soal isyarat relawan Projo yang siap bertransformasi menjadi partai politik.

“Kami menghargai apa pun yang menjadi keputusan Pak Jokowi, terhitung jikalau benar Projo terhadap saatnya nanti bertransformasi menjadi partai politik,” ujar Kamhar kepada Liputan6.com, Kamis (19/12/2024).

Namun tentang pemecatan Jokowi dari PDIP, Kamhar memastikan bahwa Demokrat tidak dambakan amat jauh mengomentari keputusan tersebut. Ia menghargai kedaulatan partai politik didalam menggerakkan mekanisme internalnya.

“Kami menghargai semuanya kedaulatan setiap partai politik didalam menggerakkan mekanisme organisasi, menertibkan kader-kadernya cocok bersama konstitusi setiap partai. Oleh dikarenakan itu, kita tak dambakan mengomentari lebih jauh langkah dan keputusan PDIP terhadap Pak Jokowi dan Mas Gibran, dikarenakan ini semuanya menjadi kewenangan PDIP dan manifestasi kedaulatan partai,” tambahnya.

Kamhar terhitung memberikan bahwa sampai waktu ini, Partai Demokrat belum mengulas lebih lanjut mengenai bisa saja Jokowi berlabuh ke partai lain sesudah pemecatan tersebut.

“Sampai waktu ini, Partai Demokrat belum mengulas tentang ini. Kami waktu ini masih fokus memonitor sistem sengketa hasil Pilkada yang bakal terjadi di MK nantinya, mengingat sebagian di antaranya adalah kader utama Partai Demokrat. Terkait bakal ke mana Pak Jokowi berlabuh sesudah dipecat PDIP? Ini sudah pasti Pak Jokowi yang memahami betul. Beliau yang dapat menjawab ini,” tutup Kamhar.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa partainya membuka pintu lebar bagi Joko Widodo (Jokowi) sesudah resmi dipecat dari PDI Perjuangan (PDIP) sebagai kader.

Bahlil menegaskan, Partai Golkar tetap terbuka untuk terima siapa pun yang dambakan bergabung.

“Golkar itu amat inklusif. Golkar itu terbuka bagi seluruh anak bangsa yang dambakan mengabdikan dirinya melalui politik melalui partai. Jadi Golkar amat inklusif ya,” kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 16 Desember 2024.

Menurut dia, Jokowi merupakan seorang negarawan dan punyai banyak pendukung. Bahlil menyebut setiap partai politik tentu dambakan merekrut tokoh-tokoh potensial, terhitung Jokowi.

“Ya kan setiap partai tentu punyai permintaan utk mengajak tokoh-tokoh yang potensial. Pak Jokowi kan mantan presiden. Pasti punyai apa ya, simpati yang banyak orang, bantuan yang banyak orang. Ya kita menyaksikan lah,” jelasnya.

Bahlil sendiri menyerahkan kepada Jokowi bila dambakan menjadi kader partainya. Dia sendiri menyongsong baik bila Jokowi dan Gibran berhimpun ke Partai Golkar.

“Ya seluruh kita serahkan kepada Bapak-bapak dan warga negara yang ada, terhitung Bapak Presiden Jokowi,” ujarnya.

“Oh Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ya kita doakan semuanya baik-baik,” sambung Bahlil.

Saat ditanya apakah telah mengajak Jokowi bergabung, Bahlil tak mau berkomentar. Bahlil menyebutkan dirinya sering bertemu Jokowi, tetapi belum tentu mengulas soal pemecatan dari PDIP.

“Andaikan kalaupun aku ketemu kan tidak cuma dikarenakan masalah pemecatan oleh partai yang lain. Saya ketemu saja biasa,” tutur Bahlil.

Diketahui, PDI Perjuangan telah resmi memecat Presiden RI ke-7 Joko Widodo atau Jokowi dari keanggotaan partai. Surat keputusan bernomor 1649/kpts/DPP/XII/2024 itu dibacakan segera oleh Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun.

Dalam surat itu, Komarudin menyatakan pihaknya telah beri tambahan sanksi organisasi berwujud pemecatan dari keanggotaan PDIP. Atas basic itu, Jokowi dilarang melakukan seluruh kesibukan yang mengatasnamakan PDI Perjuangan.

“Melarang saudara berikut di atas terhadap diktum satu di atas untuk tidak melakukan kesibukan dan menempati jabatan apa pun yang mengatasnamakan partai demokrasi indonesia perjuangan,” kata Komarudin, Senin 16 Desember 2024.

Komarudin terhitung menegaskan, sejak surat berikut diturunkan, PDIP tidak ulang membawa keterkaitan apa pun bersama Jokowi.

“Dan tidak bertanggungjawab atas segala sesuatu yang ditunaikan oleh saudara Joko Widodo,” kata dia.

Terakhir, Komarudin menyatakan surat keputusan yang ia bacakan berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan bila dikemudian hari terkandung kekeliruan bakal ditinjau ulang dan ditunaikan perbaikan sebagaimana mestinya.

Selain Jokowi, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution terhitung dipecat dari keanggotaannya di PDIP.

“DPP Partai bakal memberitakan surat keputusan pemecatan terhadap saudara Joko Widodo, saudara Gibran Raka dan saudara Bobby Nasution serta 27 anggota lainnya kena pemecatan,” kata Komarudin.

Adapun alah satu pertimbangannya, Jokowi disebut telah menyalahgunakan kekuasaan untuk mengintervensi Mahkamah Konstitusi (MK). Sehingga menyebabkan rusaknya terhadap sistem hukum, etik, dan bernegara. Apa yang ditunaikan mantan Wali Kota Solo itu dianggap sebagai pelanggaran berat.

“Menyalahgunakan kekuasaan untuk mengintervensi Mahkamah Konstitusi yang menjadi awal rusaknya sistem demokrasi, sistem hukum, dan sistem moral-etika kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan pelanggaran etik dan telaten Partai, dikategorikan sebagai pelanggaran berat,” sebutnya.