Puan Maharani Singgung Makan Bergizi Gratis Hingga Biaya Haji

GlobalNews – Ketua DPR RI Puan Maharani membuka era sidang DPR untuk Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025.

Dalam pidato pembukaan,dia menyoroti sejumlah isu yakni APBN hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah jadi dilaksanakan Pemerintah.

“DPR RI dapat senantiasa memperhatikan pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025, sehingga mampu terjadi bersama dengan kinerja yang baik, sehingga Program Pemerintah betul-betul mampu menambah mutu hidup rakyat,” tutur Puan, Selasa (21/1/2025).

Lebih lanjut, Politikus PDIP ini menegaskan DPR juga dapat memperhatikan dan menindaklanjuti sehingga program pemerintah dilaksanakan cocok bersama dengan kebolehan keuangan negara, miliki mitigasi risiko, dan mencukupi prinsip-prinsip tata kelola keuangan negara yang baik, efektif, efisien, ekonomis, transparan, akuntabel dan juga mencukupi rasa keadilan dan kepatutan.

“Setiap program Pemerintah yang miliki target yang baik, senantiasa perlu perencanaan, pembiayaan, persiapan dan pelaksanaan yang juga baik, sehingga mencukupi komitmen good governance dan juga mengimbuhkan kenyamanan bagi rakyat,” paham Puan.

Menurut dia, telah jadi faedah pengawasan DPR RI untuk menegaskan kinerja regulasi, Aparatur Sipil Negara, kelembagaan, program, dan juga pengelolaan anggaran sehingga mampu terjadi efektif, tepat sasaran, dan tepat faedah dalam tiap tiap menanggulangi urusan rakyat.

“Berbagai permasalahan yang akhir-akhir ini jadi perhatian rakyat dan juga wajib langsung ditindaklanjuti oleh Alat Kelengkapan Dewan pada lain adalah pelaksanaan program makan bergizi gratis, penegakan kode etik dan hukum terhadap lembaga yang membidangi ketertiban dan keamanan, perizinan, penggunaan, dan pengawasan senjata api oleh aparat,” urai Puan.

Hal yang Disoroti DPR

Puan juga menyebut DPR menaruh perhatian khusus terhadap permasalahan konflik pertanahan dan tata ruang, dan juga penyediaan lahan untuk bermacam program pemerintah, rencana penyimpanan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (SDA) minimal sepanjang satu th. di dalam negeri, dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terhadap WNI yang bekerja di luar negeri.

“(Selanjutnya adalah) penanganan masalah kekerasan seksual, juga kekerasan seksual terhadap anak, rencana pelaksanaan Ujian Nasional Tahun 2026, upaya mewujudkan swasembada energi, meningkatnya pemutusan pertalian kerja di sektor manufaktur, dan bergabungnya Indonesia jadi bagian senantiasa BRICS,” ungkap Puan.

Biaya Haji 2025

Pada era reses Persidangan I yang lalu, Puan menyebut rapat kerja Komisi VIII DPR RI bersama dengan wakil pemerintah telah sukses menurunkan ongkos penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) th. 2025.

“Hal ini merupakan komitmen bersama dengan DPR RI dan Pemerintah, untuk senantiasa mampu menambah service ibadah haji dan melacak formula ongkos penyelenggaraan ibadah haji yang mampu meringankan peserta/jamaah haji,” ucap Puan.