Setara Institute Terus Dorong Penguatan Toleransi

GlobalNews, Setara Institute – Bermulanya kepemimpinan nasional dan kepemimpinan daerah yang baru berarti perlunya rencana pembangunan lebih matang dan juga dapat menjawab beraneka permasalahan strategis, lebih-lebih fungsi kemajuan toleransi.

Dalam rangka perihal tersebut, fungsi mencapai Agenda Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi cocok Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, SETARA Institute merancang suatu dokumen Rencana Aksi Daerah Pembangunan Ekosistem Toleransi.

Agenda peluncuran dokumen SNAP Pembangunan Ekosistem Toleransi terhadap hari Senin (9/12) mengakibatkan majelis-majelis keagamaan dan keyakinan di Indonesia, sekaligus organisasi masyarakat sipil.

Peneliti SETARA Institute Azeem Marhendra Amedi menyampaikan, dokumen kebijakan tersebut mencakup pembedahan isu strategis dalam pemajuan toleransi dan formulasi rancangan kiat dan aksi untuk menunjang pemerintah, lebih-lebih pemerintah daerah.

Menurut Azeem, SETARA Institute mendapati empat isu strategis dalam pembangunan ekosistem toleransi.

“Pertama, terkandung stagnansi dalam pertolongan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) dari tahun ke tahun. SETARA Institute mencatat angka pelanggaran KBB tetap tergolong memadai tinggi, yakni 217 moment bersama 329 tindakan terhadap 2023,” kata Azeem.

Untuk yang kedua, lanjut dia, kontribusi aktor negara terhadap pelanggaran KBB juga memadai besar. Hal ini ditandai bersama terdapatnya 40 tindakan pelanggaran KBB selama 2023 yang dijalankan oleh aktor Pemerintah Daerah (Pemda), layaknya jalankan penolakan pembangunan rumah ibadah,” imbuhnya.

Sedangkan yang ketiga, tetap terdapatnya 71 regulasi daerah yang intoleran terhadap kelompok agama/kepercayaan tertentu. Hal ini ditengarai minimnya pemahaman toleransi dan inklusi, dan juga rencana pembangunan yang belum memprioritaskan pembangunan toleransi.

Keempat, tiga unsur kepemimpinan pembangunan ekosistem toleransi, yakni kepemimpinan politik, kepemimpinan birokratik, dan kepemimpinan sosial, belum sepenuhnya kuat berkomitmen dalam perwujudan kerukunan. Hal ini ditandai bersama terdapatnya favoritisme kebijakan, pembiaran atas diskriminasi, dan tindakan intoleran layaknya menolak kesibukan ibadah.

“Oleh dikarenakan itu, rancangan aksi yang disusun SETARA Institute berfaedah sebagai dokumen pendukung (booster) dalam menunjang rencana pembangunan di tingkat daerah, lebih-lebih dalam pembangunan ekosistem toleransi, untuk jangka menengah,” tutur Azeem.

Selaras bersama Asta Cita Presiden Prabowo

Dokumen ini diselaraskan bersama keliru satu arah pembangunan dalam RPJPN dan juga Cita ke-8 dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto untuk peningkatan toleransi, yang dapat menunjang harmonisasi pembangunan daerah untuk pencapaian tujuan pembangunan nasional tersebut.

Dokumen rancangan aksi ini mencakup 8 kiat dan 25 aksi fungsi menjawab 4 isu strategis dalam pembangunan ekosistem toleransi umat beragama/berkeyakinan. Dokumen ini juga merupakan living document, yang kiat dan aksinya dapat disesuaikan berdasarkan keperluan dan konteks sosial terhadap masyarakat di daerah masing-masing.