Tuntutan 17+8 Belum Terpenuhi Semuanya

GlobalNews – Badan Eksekutif Mahasiswa kampus Indonesia (BEM UI) bakal menggelar aksi di gedung DPR hari ini, Selasa (9/9/2025). Sebanyak 500 mahasiswa UI bakal menagih sejumlah tuntutan yang belum bakal dipenuhi pemerintah.

Kepala Departemen Kajian trik BEM UI, Diallo Hujanbiru menuturkan BEM UI udah lakukan persiapan lumayan matang untuk kerjakan aksi hari ini. Rencananya BEM UI akan bergerak menggelar aksi unjuk rasa berasal dari FISIP UI menuju DPR pukul 12.00 WIB.

“Kita masih menanti massa teman-teman berasal dari seluruh fakultas se-UI untuk ada dan kerjakan briefing sebelum saat keberangkatan, lebih kurang 400-500 untuk estimasi massa,” ujar Dio, Selasa (9/9/2025).

Belum seluruh Tuntutan Terpenuhi

BEM UI menambahkan aksi yang mengusung tema ‘Rakyat Tagih Janji’ ini merupakan follow up berasal dari tuntutan 17+8 yang disuarakan berbagai elemen masyarakat BEM UI menilai tetap banyak dari poin tuntutan mereka belum terpenuhi dan gagal untuk terpenuhi gara-gara lewat batas sementara yang ditentukan.

“Oleh sebab itu, kita ingin datang kami pingin menagih janji untuk penuntasan seluruh dari semua tuntutan yakni 17+8 yang sudah disuarakan oleh masyarakat,” ucap Dio.

Dio menjelaskan BEM UI udah buat persiapan sejumlah kajian berasal dari 17 tuntutan seandainya saat aksi ditemui bagian DPR maupun perwakilan Pemerintah. Nantinya BEM UI dapat lakukan bedah kajian mengupas sejumlah tuntutan yang bakal dipenuhi maupun belum dipenuhi.

“Jadi kami udah mempersiapkan telah kita bawa. jadi apabila ada bagian dewan atau siapapun berasal dari pemangku keperluan negara yang pengen bersua kita kita udah siap untuk menyebutkan di mana kekecewaan kami dan di mana tuntutan kami pingin dituntaskan,” mengerti Dio.

14 Tuntutan Belum Terpenuhi

Dio menegaskan adapun tuntutan yang diberikan kepada pemerintah maupun DPR RI lebih kurang empat tuntutan yang namun di penuhi. Untuk itu, masih terdapat 14 tuntutan yang belum dipenuhi dari pemangku keperluan pemerintah.

“Jadi masih hadir 14 lainnya yang kami tetap akan konsisten tagih janjinya,” tegas Dio.

BEM UI menentukan 500 mahasiswa UI menyebutkan dapat menyimak aksi untuk menagih janji di gedung DPR RI.

“Ada sekitar 500 massa berasal dari mahasiswa yang ingin untuk ikut menagih janji di depan DPR. bisa saja kita terhitung melibatkan berbagai elemen pergerakan di kampus Indonesia, lantas tidak sekedar BEM,” terang Dio.

Pada aksi hari ini tidak sekedar mengfungsikan almamater kuning yang jadi simbol mahasiswa UI, tetapi ikut memakai baju hitam. baju hitam dinilai sebagai lambang kedukaan pada situasi Indonesia disaat ini.

“Ini menandakan bahwa masih ada duka yang mendalam dikarenakan rakyat Indonesia konsisten ditindas oleh negara. masih banyak kedukaan yang wajib kita perjuangkan,” tutur Dio.

Polres Jakpus Kerahkan Dua Ribu Personel

Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa universitas Indonesia (BEM UI) menggelar demo bertajuk “#RakyatTagihJanji”. Rencananya, demo ditunaikan di gerbang Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat pada hari ini, Selasa (9/9/2025).

Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Ipda Ruslan Basuki menerangkan, personel yang dikerahkan untuk mengawal aksi unjuk rasa di DPR berjumlah 2.852 personel.

“Pengamanan DPR 2.852 personel,” kata dia saat dihubungi, Selasa (9/9/2025).

Ruslan menuturkan personel itu kombinasi dari Polri, TNI, dan unsur pengamanan Pemda DKI Jakarta.

Tak hanyalah di DPR, polisi terhitung bersiaga di kurang lebih Pospol Merdeka Barat faedah mengantisipasi massa dari BEM UNINDRA serta sejumlah elemen lain yang terhitung dapat demo di sekitar kawasan Gambir.

Demo termasuk menyasar kantor pengacara tenar Elza Syarief di berjalan Latuharhary. Di sana, rencananya akan ada aksi dari kelompok yang menamakan diri Gerakan suara Keadilan Netizen.

“Total di lokasi Jakarta Pusat, 1.364 personel paduan disiapkan untuk pengamanan,” ujar Ruslan.

Ruslan menegaskan pengamanan akan dilaksanakan secara persuasif.

“Silakan berorasi bersama tertib jangan memprovokasi, jangan melawan petugas, dan mari kami menjauhi tindakan seperti membakar ban, menutup berjalan atau merusak tempat umum,” kata Ruslan.

Tuntutan 17+8

Kepada Presiden Prabowo Subianto

1. Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran.

2. wujud Tim Investigasi independent masalah Affan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun semua korban kekerasan aparat selama demonstrasi 28-30 Agustus

3. bersama dengan mandat menyadari dan transparan.

Kepada Dewan Perwakilan Rakyat

1. Bekukan kenaikan gaji/tunjangan bagian DPR dan batalkan sarana baru (termasuk pensiun).

2. Publikasikan transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah fasilitas DPR).

3. Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota yang bermasalah (termasuk selidiki melalui KPK).

Kepada Ketua umum Partai Politik

1. Pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader DPR yang tidak etis dan memicu kemarahan publik.

2. Umumkan kesetiaan partai untuk berpihak pada rakyat di lagi tengah krisis.

3. Libatkan kader dalam Ruang dialog publik berbarengan mahasiswa dan juga penduduk sipil.

Kepada Kepolisian Republik Indonesia

1. Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan.

2. Hentikan tindakan kekerasan polisi dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia.

3. Tangkap dan proses hukum secara transparan anggota dan komandan yang Mengerjakan dan memerintahkan tindakan kekerasan dan melanggar HAM.

Kepada Tentara Nasional Indonesia

1. langsung ulang ke barak, hentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil.

2. Tegakkan disiplin internal agar bagian TNI tidak mengambil alih kegunaan Polri.

3. loyalitas publik TNI untuk tidak memasuki area sipil selama krisis demokrasi.

Kepada Kementerian Sektor Ekonomi

1. Pastikan upah layak untuk semua angkatan kerja (termasuk sedangkan tidak terbatas antara guru, buruh, nakes, dan mitra ojol) di semua Indonesia.

2. Ambil langkah darurat untuk menghambat PHK massal dan lindungi buruh kontrak.

3. membuka dialog bersama serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsorcing.