Ketum Parpol soal Kabar Penambahan Kementerian

GlobalNews – Kabinet Presiden dan Wakil Presiden Terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, dikabarkan dapat mengalami penambahan kuantitas kementerian, dari pada awalnya 34 menjadi 44. Rencana ini didukung oleh adanya Revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 perihal Kementerian Negara yang memungkinkan perubahan tersebut.

Pada rapat Panitia Kerja (Panja) Badan Legislasi DPR pada Senin, 9 September 2024, draf final RUU Kementerian Negara telah disepakati untuk dibawa ke rapat paripurna. Jika revisi UU ini disahkan, presiden mendatang dapat mempunyai wewenang untuk menentukan kuantitas kementerian sesuai keperluan pemerintahan.

Kabar perihal rancangan Prabowo Subianto tingkatkan kursi kabinet menjadi 44 menteri ini pun kemudian mendapat perhatian publik, terlebih pengamat maupun elite politik. Sebab, rancangan kuantitas kementerian di pemerintahan mendatang dapat menjadi yang terbanyak sejak era Reformasi.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengungkap, penambahan kuantitas kementerian di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka masih hanya simulasi. Sehingga, kata Dasco, penambahan kuantitas kementerian menjadi 44 belum final.

“Nah supaya kuantitas itu ada yang bilang 44, ada yang bilang 42, ada yang bilang 40, Kita juga masih jalankan simulasi,” kata Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/9/2024).

Kendati demikian, Dasco belum mampu mengimbuhkan bocoran tentang nomenklatur kementerian di pemerintahan Prabowo-Gibran.

Sebab, lapisan kabinet tengah disimulasikan, perubahan dapat konsisten terjadi. Dia memprediksi nomenklatur kementerian Presiden dan para menteri Prabowo dapat selesai H-7 atau H-5 pelantikan.

“Mungkin nomenklatur maupun orang itu baru dapat final H-7 atau H-5,” ujar dia.

Sementara itu, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menilai bahwa penambahan kuantitas kementerian di pemerintahan Prabowo-Gibran amat dimungkinkan, apalagi UU Kementerian Negara telah merevisi kuantitas kementerian ditentukan presiden sesuai kebutuhan.

“Karena nanti, dari 34 (menteri), menjadi 44. Ya, mudah-mudahan, kawan-kawan kita, yang hari ini, Di DPR, berkesempatan untuk menjadi eksekutif,” ujar politikus yang akrab disapa Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 10 September 2024.

Berikut respons dari sejumlah pihak tentang kabar penambahan kuantitas kementerian di kabinet Presiden dan Wakil Presiden Terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka :

1. Respons Pengamat

Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, menilai wacana penambahan kuantitas kementerian sebaiknya diarahkan untuk mempercepat akselerasi kinerja pemerintahan.

Menurutnya, target utama dari penambahan kementerian kudu difokuskan pada peningkatan efektivitas kerja.

“Secara komitmen penambahan kementerian kudu diniatkan untuk percepat akselerasi kinerja, bukan untuk urusan yang lain,” ujar Adi Prayitno waktu dihubungi ANTARA dari Jakarta, Rabu pagi.

Adi meyakinkan bahwa penambahan kementerian juga kudu sebabkan kinerja menteri jadi cepat untuk kemajuan bangsa. Hal ini sekaligus mempercepat realisasi di dalam mewujudkan visi dan misi pasangan Prabowo-Gibran.

“Jangankan menjadi 41, menjadi 100 kementerian pun tak kasus asal sesuai dengan keperluan untuk mempercepat mewujudkan visi dan misi Prabowo-Gibran,” jelasnya. Dilansir dari Antara.

2. Respons Ketua MPR Bambang Soesatyo

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo dengan sebutan lain Bamsoet mengaku telah mendengar kabar bahwa kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dapat ada 44 kementerian.

Menurut dia, penambahan kuantitas kementerian amat dimungkinkan, apalagi UU Kementerian Negara telah merevisi kuantitas kementerian ditentukan presiden sesuai kebutuhan.

“Maksudnya, sebab nanti kebijakan kementerian, dari (total) 34 (menteri) menjadi 44 (menteri),” kata Bamsoet, waktu membuka Turnamen Bulu Tangkis Piala Pimpinan DPR dan MPR di GOR DPR, Senayan, Jakarta, Selasa malam 10 September 2024.

Dalam agenda tersebut, turut dihadiri sejumlah anggota DPR, seperti Nusron Wahid, Aria Bima, dan Viva Yoga Mauladi, dan juga pejabat tinggi badan usaha punya negara (BUMN). Menurut rencana, para pimpinan DPR dan MPR dapat turut bertanding di dalam turnamen bulu tangkis yang digelar pada 10-12 September 2024 itu.

Saat beri salam ke Nusron Wahid, Bamsoet pun berkelakar bahwa Nusron juga salah satu kandidat menteri. Nusron digadang-gadang menjadi Menteri Ketenagakerjaan biarpun inginkan sebagai Menteri Perhubungan.

Selain Nusron, Bamsoet pun mengenalkan Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi sebagai salah satu kandidat menteri. Tak cuma itu, Bamsoet apalagi menyebut PAN mendapat lima jatah menteri kabinet Prabowo-Gibran.

“Pembicaraan di banyak warung kopi, PAN mendapat kursi lima menteri. Jadi, salah satunya adalah Mas Viva Yoga,” menyadari Bamsoet.

Bamsoet meminta anggota DPR mampu memperoleh peluang untuk berkarya di lembaga eksekutif. Dengan demikian, mereka mampu merasakan dikritisi hingga dimarahi para anggota DPR lainnya.

3. Respons Ketum Golkar Bahlil Lahadalia

Ketua Umum Golkar sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku tidak mempermasalahkan kebijakan presiden terpilih Prabowo Subianto, yang dapat tingkatkan kuantitas kementerian dari 34 lembaga menjadi 44 instansi.

Menurut Bahlil, kebijakan itu dapat cocok dengan program pemerintah yang inginkan jalankan percepatan. Tergantung tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dan juga model dari masing-masing pemimpinnya.

“Ya enggak apa-apa jikalau itu diakui kebutuhan. Mau jalankan percepatan, enggak ada kasus kok. Tinggal tupoksinya aja. Saya pikir itu masing-masing pemimpin mempunyai type yang berbeda,” ujar Bahlil usai Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI, Kamis (12/9/2024).

Bahlil menegaskan, penambahan kuantitas kementerian ini menjadi hak prerogatif Prabowo waktu memimpin negara. Ia pun meminta publik untuk mempercayai putusan tersebut.

“Untuk penyusunan kabinet adalah hak prerogatif presiden terpilih. Jadi jikalau kita ini jangan bertindak atau berkomentar melampaui batas kewenangan. Serahkan seutuhnya kepada Pak Presiden terpilih, pak Prabowo,” ungkapnya.

“Mau berapa jumlahnya, kita melihat saja. Dan saya yakinkan bahwa tentu pak Prabowo dapat mempertimbangkan secara masak dan dapat sesuai dengan aturan perundang-undangan,” tegas Bahlil.

4. Respons Sekjen Gerindra Ahmad Muzani

Sementara itu, Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, penambahan kuantitas kementerian di kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka belum final. Ia menyebut, kuantitas 44 hingga 40 kementerian belum mampu dipastikan.

“Jadi begini, soal berapa kuantitas hingga dengan sekarang masih kita simulasikan. Bahwa penambahan kementerian itu adalah untuk optimalisasi tugas-tugas kementerian di dalam rangka kita itu mencukupi janji kampanye,” kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (12/9/2024).

Menurutnya, kuantitas tentu menteri kabinet baru mampu disampaikan ke publik satu minggu sebelum pelantikan presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang.

“Ada yang bilang 44, ada yang bilang 42, ada yang bilang 40. Kita juga masih jalankan simulasi, bisa saja nomenklatur maupun orang itu baru dapat final H-7 atau H-5 mungkin,” kata Dasco.

Meski demikian, Dasco menyebut calon menteri yang dapat menduduki kabinet Prabowo dapat lebih banyak dari golongan profesional daripada partai politik.

“Tentunya juga melihat tempat dan orang yang tepat. Nah supaya keberadaan orang-orang profesional itu juga lebih banyak kelihatannya daripada yang kemudian dari parpol,” pungkasnya.