Kejagung Periksa Eks Kabag hingga Direktur Jiwasraya

GlobalNews – Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan pemeriksaan pada sejumlah saksi usai menentukan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata (IR) sebagai tersangka di dalam masalah korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar menyampaikan, ada tiga saksi yang dicek pada Senin, 10 Februari 2025 untuk tersangka Isa Rachmatarwata.

“Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan di dalam perkara dimaksud,” tutur Harli di dalam keterangannya, Selasa (11/2/2025).

Para saksi yang dimaksud adalah LS selaku Kepala Bagian Pengembangan Dana Divisi Investasi PT Asuransi Jiwasraya periode 1 Oktober 2007-31 Oktober 2011, MZ selaku Direktur Sumber Daya Manusia dan Kepatuhan PT Asuransi Jiwasraya periode Mei-November 2018, dan DYA selaku Direktur Pemasaran PT Asuransi Jiwasraya periode 2008-2018.

“Adapun ketiga orang saksi berikut dicek mengenai dengan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh PT Asuransi Jiwasraya pada perusahaan periode 2008 sampai dengan 2018 atas nama tersangka IR,” kata Harli.

Sebelumnya, Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung menentukan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata, sebagai tersangka di dalam masalah korupsiPT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Penetapan tersangka diumumkan oleh Direktur Penyidikan Jampidsus, Abdul Qohar, di dalam konferensi pers pada Jumat (7/2/2025).

Abdul Qohar mengatakan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengutarakan kerugian negara raih Rp16,8 triliun akibat kebijakan Isa Rachmatarwata yang menyetujui pemasaran product asuransi.

“Malam ini penyidik telah menemukan bukti yang memadai terdapatnya tingkah laku pidana yang dilakukan oleh IR (Isa Rachmatarwata), yang waktu itu menjabat sebagai Kepala Biro Asuransi di Bapepam-LK periode 2006-2012,” ujar Abdul Qohar.

Berawal di 2009

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar, menerangkan masalah ini bermula pada Maret 2009, dikala Menteri BUMN membuktikan bahwa PT Asuransi Jiwasraya di dalam situasi insolven atau tidak sehat secara keuangan.

Harli menyatakan hal itu merujuk pada laporan keuangan 31 Desember 2008, perusahaan mengalami defisit pencadangan kewajiban pada pemegang polis sebesar Rp5,7 triliun. Untuk mengatasi situasi tersebut, kata dia Menteri BUMN mengusulkan penambahan modal Rp6 triliun kepada Menteri Keuangan.

Dana itu diusulkan di dalam bentuk zero coupon bond dan kas kegunaan meningkatkan Risk-Based Capital (RBC) Jiwasraya sampai batas minimum 120 persen. Namun, usulan ini ditolak dikarenakan RBC Jiwasraya telah berada di angka -580 persen, yang membuktikan situasi bangkrut.

Dalam usaha menutupi kerugian, pada awal 2009, direksi Jiwasraya juga Hendrisman Rahim, Hary Prasetyo, dan Syahmirwan yang kini berstatus terpidana, mengkaji siasat restrukturisasi perusahaan.

Harli mengatakan, keliru satu cara yang diambil alih adalah meluncurkan product JS Saving Plan, yang menawarkan investasi dengan bunga tinggi. Bunga yang dijanjikan berkisar 9 sampai 13 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan suku bunga umumnya Bank Indonesia waktu itu, yaitu 7,50-8,75 persen.

Produk ini diperkenalkan dengan persetujuan Isa Rachmatarwata, biarpun aturan mengharuskan tiap tiap product asuransi mendapat izin dari Bapepam-LK.

Beri Janji

Isa Rachmatarwata yang waktu itu menjabat Kepala Biro Perasuransian waktu itu, menerbitkan dua surat persetujuan mengenai pemasaran product JS Saving Plan. Padahal, tersangka Isa Rachmatarwata diduga telah mengerti bahwa Jiwasraya berada di dalam situasi insolven waktu itu.

“Produk JS Saving Plan menawarkan skema asuransi jiwa selama lima tahun, dengan periode investasi satu tahun yang mampu diperpanjang atau dicairkan pada tahun ke dua sampai kelima,” ujar Harli.

Selain itu, product ini menjanjikan bunga tinggi yang dijamin selama satu tahun dan juga beraneka insentif bagi bank mitra, tenaga pemasar, dan pemegang polis.

“Dalam periode 2014 sampai 2017, Jiwasraya mengumpulkan premi sebesar Rp47,8 triliun dari product ini. Rinciannya, pada 2014 sebanyak Rp2,7 triliun, 2015 sebanyak Rp6,6 triliun, 2016 sebanyak Rp16,1 triliun dan 2017 sebanyak Rp22,4 triliun,” ujar dia.

Harli menyebut, dana dari product ini lantas diinvestasikan di dalam bentuk saham dan reksa dana, yang dikelola oleh PT Asuransi Jiwasraya di bawah kepemimpinan Hendrisman Rahim, Hary Prasetyo, dan Syahmirwan.

Namun, diduga investasi berikut tidak menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan manajemen risiko yang baik.

Hasilnya ditemukan terdapatnya transaksi tidak lumrah pada lebih dari satu saham, juga IIKP, SMRU, TRAM, LCGP, MYRX, SMBR, BJBR, dan PPRO.

Akibat hal ini perusahaan mengalami kerugian besar. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nomor 06/LHP/XXI/03/2020 tanggal 9 Maret 2020, negara diperkirakan mengalami kerugian sampai Rp16,8 triliun.

Dalam masalah ini, Isa Rachmatarwata dijerat Pasal Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perihal Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 perihal Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.Kemudian, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

“Tersangka IR dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan,” ujar Harli.