Live Report Demo 28 Agustus 2025 di Gedung DPR

GlobalNews – Partai Buruh, KSPI, dan Koalisi Serikat Pekerja atau KSP-PB turun ke jalan berdemonstrasi pada Kamis 28 Agustus 2025. Ribuan buruh di Jakarta menggelar demo di depan gedung DPR RI.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal mengutarakan demo di DPR antara 28 Agustus 2025 dapat dikerjakan oleh buruh dari Jabodetabek. sedang di luar Jabodetabek aksi tersebut dilakukan di masing-masing kantor gubernur.

Dia menyebut, demo Partai Buruh dan KSPI pada 28 Agustus mengangkat enam isu yang disebut HOSTUM, yakni hapus outsourcing, tolak upah murah.

Tuntutan Demonstran

-Mendesak pemerintah untuk tingkatkan upah minimum 2026 sebesar 8,5 prosen hingga bersama dengan 10,5 persen.
-Menyetop Pemutusan interaksi Kerja (PHK) bersama dengan membentuk Satgas PHK.
-Reformasi pajak, yakni mendorong pemerintah untuk tingkatkan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) Rp 4,5 juta rupiah per bulan mulai Rp 7,5 juta rupiah per bulan, menghapus pajak pesangon, menghapus pajak THR, dan menghapus pajak JHT, dan juga menolak terdapatnya diskriminasi pajak wanita yang menikah bersama pria yang menikah.
-Sahkan rencana undang-undang ketenangan kerjaan yang baru.
-Meminta pemerintah memberantas korupsi bersama mengesahkan RUU perampasan aset.
-Merevisi Undang-Undang Pemilu kompatibel ketentuan Mahkamah Konstitusi (MK).

4 Stasiun KRL Dijaga Ketat

PT Kereta Commuter Indonesia (KAI Commuter) meningkatkan aparat pengamanan mulai 154 orang di empat stasiun sekitar kawasan aksi demo buruh hari ini di DPR. Tujuannya, lakukan pengamanan area stasiun demi mempertahankan operasional KRL Commuter Line.

VP Corporate Secretary KAI Commuter, Joni Martinus menyampaikan perihal ini sebagai proporsi antisipasi peningkatan konsentrasi massa demo buruh hari ini di DPR. Mengingat, operasional KRL sempat terhenti ketika aksi demo 25 Agustus 2025 lalu.

Rinciannya, 50 personel bakal bersiaga di Stasiun Tanah Abang, 53 personel di Stasiun Palmerah, 24 personel di Stasiun Kebayoran, dan 27 personel di Stasiun Karet.

“Penambahan personel pengamanan ini terdiri dari petugas internal KAI Commuter dan juga unsur TNI/Polri,” ucapnya.

Selain petugas pengamanan, KAI Commuter terhitung menyiagakan atau mengerahkan petugas posko berasal dari semua pegawai kantor KAI Commuter untuk menolong service pengguna di area stasiun.

Pantauan Depan Gedung DPR Pagi Ini

Sejumlah elemen buruh dapat menggelar demonstrasi di depan Gedung DPR hari ini, Kamis (28/8/2025). Demo 28 Agustus 2025 ini dijadwalkan di awali pukul 10.00 Wib.

Pantauan Liputan6.com, sampai pukul 08.30 Wib, kondisi di depan Gedung DPR tetap sepi. Ruas berjalan Gatot Subroto tepatnya di depan Gedung DPR juga masih diakses selanjutnya lintas kendaraan lancar, tidak hadir kemacetan.

Konsentrasi massa termasuk belum kelihatan sebatas terlihat sejumlah orang berteduh di bawah pohon. namun pagar beton telah disusun berjajar di depan gerbang.

Demo di Depan Istana Tiba-Tiba Batal

Puluhan ribu buruh berasal dari beraneka wilayah di Indonesia bakal menggelar demo hari ini Kamis, 28 Agustus 2025. Aksi demo buruh hari ini diprakarsai oleh Partai Buruh, Koalisi Serikat Pekerja, mencakup di dalamnya Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Awalnya demo buruh hari ini di Jakarta dapat digelar di dua lokasi yaitu depan Gedung DPR dan Istana Negara. sedang perencanaan demo hari ini di depan Istana Negara dibatalkan.

Presiden KSPI Said Iqbal menyebutkan batalnya demo hari ini di depan Istana Negara karena keterbatasan sementara buruh yang ikut didalam aksi ini. sebab beberapa buruh kudu kembali bekerja usai menggelar aksi massa.

“Di DPR saja karena keterbatasan saat buruh, harus masuk shift 2,” kata Said Iqbal kepada Liputan6.com, Kamis (28/8/2025).

DPR Minta Pegawainya WFH

Sekretariat Jenderal DPR RI menerbitkan Surat Edaran (SE) mengenai Work From Office (WFO) dan Work From Home (WFH) bagi pegawai DPR pada hari ini, Kamis (28/8/2025).

Kebijakan selanjutnya tertulis didalam SE bersama dengan no 14/SE-SEKJEN/2025, yang ditetapkan pada Rabu (27/8/2025).

Pada edaran yang ditandatangani oleh Sekjen DPR Indra Iskandar berikut kebijakan diambil sebagai strategi antisipasi pada potensi aksi unjuk rasa di kira-kira Gedung DPR RI hari ini yang diperkirakan akan mengundang kepadatan lalu lintas dan masalah kesibukan kedinasan.