Polisi Tangkap 103 Preman dan Juru Parkir Liar

GlobalNews – Polisi sudah mengamankan sebanyak 103 preman dan juru parkir (jukir) liar di Sumatera Selatan (Sumsel). Mereka diamankan selama sembilan hari atau dalam operasi Sikat Musi 2024.

Karo Ops Polda Sumsel Kombes Anis Prasetio Santoso mengatakan, operasi anti premanisme selanjutnya sudah digelar sejak 1 Mei 2025 selanjutnya dan tetap berjalan hingga waktu ini.

Lalu, ratusan preman dan juru parkir liar yang diamankan Polda dan Polres jajaran itu terhitung sejak 1-9 Mei 2025.

“Betul, hingga sejauh ini ada 103 (preman dan jukir liar) yang sudah diamankan,” kata Anis dalam keterangannya, Minggu (11/5/2025).

Menurutnya, tidak cuman punya tujuan memberantas aksi premanisme, kegiatan ini terhitung dikerjakan untuk memberantas aksi 3C (curat, curanmor dan curat).

“Kami mengimbau masyarakat untuk turut serta menunjang bersama dengan melaporkan kalau tahu atau lihat tindakan premanisme,” ujar Anis.

Polda Sumsel, ditegaskannya berkomitmen untuk tetap lakukan upaya preventif dan penindakan hukum terhadap aksi premanisme.

“Tidak ada tempat bagi aksi premanisme di Sumsel. Kami akan tetap bekerja keras untuk menciptakan kondisi kamtibmas yang safe dan kondusif,” tegasnya.

“Masyarakat diimbau untuk tidak curiga melaporkan aksi premanisme kepada pihak kepolisian. Dengan kerja serupa antara masyarakat dan kepolisian, diharapkan aksi premanisme mampu diberantas secara efektif,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menggelar operasi besar-besaran serentak merasa 1 Mei 2025. Operasi ini menyasar terhadap praktik premanisme yang dinilai makin marak dan meresahkan masyarakat, serta berpotensi mengganggu stabilitas keamanan dan iklim investasi nasional.

Dalam kegiatan ini, Polri terhitung akan menjalin sinergi bersama dengan TNI, pemerintah daerah, dan para pemangku keperluan terkait. Koordinasi lintas sektor dinilai urgent untuk menjamin keberhasilan operasi dan menciptakan stabilitas jangka panjang.

Langkah ini tertuang dalam Surat Telegram Nomor: STR/1081/IV/OPS.1.3./2025, yang bertujuan kepada seluruh jajaran Polda dan Polres di Indonesia.

Kapolri Sebut Sudah Tangani Ribuan Kasus Premanisme Sejak Digelar Operasi Anti Premanisme

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan sudah ada ribuan persoalan premanisme yang ditindak oleh polri sejak operasi anti premanisme. Diketahui Polri sudah menggelar operasi besar-besaran bersama dengan TNI untuk memberantas premanisme sejak 1 Mei 2025.

“Yang tahu Polri menindak tegas tiap-tiap tindakan premanisme. Kita sudah membentuk operasi, namanya operasi pekat kewilayahan dalam kurun waktu merasa dari tanggal 1 tempo hari sudah ribuan persoalan yang tangani,” ujar Sigit kepada wartawan, Jumat (9/5/2025).

Operasi ini sebagai tindak lanjut sesudah Presiden Prabowo Subianto memberi atensi berkaitan maraknya tindak pidana premanisme yang berjalan belakangan.

Sigit menyampaikan, beberapa persoalan premanisme yang ditanganinya itu ada yang menonjol dan viral di tempat sosial. Dia mengimbau kepada masyarakat maupun para pelaku usaha yang menjadi korban preman supaya segera melapor ke kantor kepolisian sekitar.

“Yang tahu kita terhubung seluruh sarana pengaduan dan kita pasti tindak tegas,” katanya.

“Terkait bersama dengan investasi, tidak usah ragu. Masuk saja, urusan keamanan, kita yang tangani,” Sigit menegaskan.

Negara Tidak Boleh Kalah bersama dengan Preman

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Golkar, Soedeson Tandra, memperlihatkan pihaknya menunjang operasi anti premanisme yang dikerjakan kepolisian dan TNI. Soedeson memperlihatkan negara tidak boleh kalah bersama dengan preman.

“Negara tak boleh kalah bersama dengan preman. Berantas hingga ke akarnya. Tangkap dan hukum bersama dengan berat,” kata Tandra waktu dikonfirmasi, Sabtu (10/5/2025).

Menurutnya, polisi harus betul-betul memberi dampak jera, jangan hanya dihukum beberapa hari lantas dilepaskan. “Karena kebanyakan mereka tidak takut, sebab hanya ditahan sebentar lantas lepas. Jadi ini ada operasi 15 hari kebanyakan mereka tiarap dulu. Jangan dibiarkan, harus dibuat jera,” ungkapnya.

Politikus Golkar ini menyebut, ormas harus tahu bahwa negara datang untuk keperluan rakyat dan terhitung melindungi investasi. “Harus tahu mereka bahwa negara hadir, negara miliki keperluan supaya kondisi kondusif demi masyarakat dan ekonomi,” pungkasnya.