Pramono Dukung Penyegelan Parkir Ilegal di Jakarta

GlobalNews – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebutkan bantuan penuh terhadap trik Panitia spesial (Pansus) Perparkiran DPRD DKI yang kembali menyegel sejumlah lokasi parkir ilegal.

“Saya memberikan pertolongan semuanya apa yang dilaksanakan oleh teman-teman DPRD, dikarenakan bagaimanapun memang urusan perparkiran ini kudu segera diselesaikan,” kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (2/10/2025).

Ia meyakinkan penertiban itu Sejalan dengan loyalitas Pemerintah Provinsi (Pemprov) di dalam membenahi tata kelola parkir di Jakarta. Pramono menyebut, komunikasi pada Pemprov DKI Jakarta dan DPRD jalan baik didalam upaya untuk menertibkan parkir ilegal.

“Apa yang dilakukan oleh Pansus Perparkiran DKI Jakarta bersama dengan menyegel itu berarti mereka sebenarnya semangatnya hampir sama juga bersama dengan kita Makanya saya sampaikan ke mereka, Balai Kota memberikan bantuan semuanya untuk itu,” ujarnya.

Selain memberi dukungan siasat DPRD, Pramono termasuk bakal mendorong seluruh lahan parkir yang dikelola Pemprov DKI mesti gunakan sistem pembayaran non-tunai atau cashless.

“Saya dapat mendorong untuk seluruh perparkiran yang dikelola oleh Pemda itu wajib cashless. Enggak boleh lagi transaksinya manual,” kata Pramono.

Penerapan sistem Digital

Menurutnya, penerapan proses digital bakal menutup Ruang terjadinya praktek kecurangan dalam pengelolaan parkir. Dia berujar, transaksi manual cuman memperbesar peluang kebocoran.

“Kalau sistem cashless berjalan transparansi lebih terjamin. seluruh pemasukan bakal masuk ke kas daerah,” ujar dia.

Pramono menilai, kebijakan proses perparkiran cashless nantinya bukan hanya soal modernisasi, sedangkan juga langkah untuk memastikan keadilan bagi warga Jakarta.

Ia bilang, tidak boleh hadir lahan Pemprov yang dikelola bersama dengan langkah yang tidak transparan.

Pramono dapat Cek Lahan Pemprov yang lantas Parkir Liar 21 th. di Jaksel

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bakal mendalami temuan parkir liar pada lahan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di Bona Indah Plaza, Lebak Bulus, Jakarta Selatan.

“Saya belum menyadari akan tetapi nanti saya bakal dalami, saya dapat cek. Dan aku dapat minta kepada siapa pun wajib bertanggung jawab untuk itu,” kata Pramono di Jakarta Pusat, Kamis (25/9) seperti dilansir Antara.

Sebelumnya, parkir liar tersebut ditemukan oleh Panitia privat (Pansus) Perparkiran DPRD DKI ketika kerjakan inspeksi mendadak pada Rabu sore (24/9) bersama dengan kerugian diperkirakan raih Rp 37,8 miliar.

Ketua Pansus Perparkiran Ahmad Lukman Jupiter mengungkap lahan punya Pemprov DKI seluas 4.300 meter persegi dikuasai pihak tidak bertanggung jawab dan dijadikan kantong parkir selama lebih dari dua dekade tanpa menyetor pajak.

“Bayangkan, udah 21 th. dikelola tanpa izin formal dan tanpa bayar pajak. Hitungan kasar kita potensi kerugian penghasilan tempat menggapai Rp 37,8 miliar,” ujar Jupiter.

Omzet

Jupiter memaparkan, perhitungan itu didasarkan antara estimasi omzet parkir kurang lebih Rp 50 juta per hari atau Rp 1,5 miliar per bulan.

Dari jumlah tersebut kewajiban pajak yang mestinya disetorkan ke kas area kurang lebih Rp 150 juta per bulan.

“Kalau dikalikan 21 th. ya hilang Rp 37,8 miliar. Itu mengetahui penggelapan pajak,” ujar Jupiter.