Sebanyak Rp11 Triliun KUR Tersalurkan di Sumut

GlobalNews – Penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) yang direncanakan pemerintah pusat untuk tahun depan mendorong pemerintah daerah untuk berinovasi dalam mencari sumber pertumbuhan ekonomi baru. Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menekankan bahwa salah satu langkah strategis yang disiapkan oleh Pemprov Sumut adalah memaksimalkan sektor investasi lewat Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Program Perumahan (KPP).

Bobby menyatakan bahwa kebijakan TKD tersebut bisa mengurangi total belanja pemerintah daerah di Sumut sekitar Rp9 triliun pada 2026. Di sisi lain, provinsi ini berupaya untuk tetap mencapai pertumbuhan ekonomi antara 6,8% hingga 7,2%.

“Secara otomatis pertumbuhan ekonomi kita akan mengalami penyesuaian tahun depan. Kita perlu menutupi kekurangan ini, salah satunya melalui KUR dan KPP. Karena itu, Pemda akan terus mengawasi penggunaan KUR agar target dapat tercapai dan dimanfaatkan secara optimal,” ujar Bobby Nasution setelah mengikuti Akad Massal 800.000 KUR dan KPP secara daring di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro No. 30 Medan, pada Selasa (21/10/2025).

Realisasi KUR di Sumut Masih di Posisi Lima Nasional

Bobby mengungkapkan bahwa penyaluran KUR di Sumut saat ini berada di peringkat kelima secara nasional dengan total pencairan mencapai sekitar Rp11 triliun, di bawah Sulawesi Selatan. Meski begitu, melihat jumlah penduduk dan pelaku UMKM yang banyak, potensi Sumut seharusnya lebih tinggi.

“Kita belum memaksimalkan hal ini. Bahkan masih ada daerah yang belum melakukan pendataan UMKM. Jadi mohon kerjasamanya agar ekonomi masyarakat kita semakin baik ke depan,” tegas Bobby.

Dalam acara akad massal tersebut, Pemprov Sumut menghadirkan sekitar 1.000 debitur yang melaksanakan akad pemanfaatan KUR dan KPP. Bobby berharap jumlah penerima manfaat akan terus meningkat dari tahun ke tahun.

“Semua sudah ada sasaran, termasuk untuk bank-bank daerah. Saya berharap jumlah debitur kita terus bertambah sehingga target KUR dan KPP bisa tercapai. Ini akan sangat mendukung pertumbuhan ekonomi kita,” kata Bobby.

KUR Diperluas untuk TMI, KPP Dukung Program Tiga Juta Rumah

Bobby menjelaskan bahwa pemerintah saat ini terus memperluas akses untuk memanfaatkan KUR agar lebih inklusif dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Selain menargetkan usaha kecil, mikro, dan super mikro, KUR kini juga bisa diakses oleh Tenaga Migran Indonesia (TMI).

Sementara itu, Kredit Program Perumahan (KPP) diperuntukkan bagi kontraktor, pengembang, dan penyedia bahan bangunan guna mendukung pembangunan nasional di sektor perumahan.

“Kita juga perlu mensosialisasikan hal ini. Daripada anak muda kita menjadi TMI ilegal atau terjerat pinjaman online, lebih baik diarahkan untuk memanfaatkan KUR. Begitu juga kontraktor lokal, bisa memanfaatkan KPP untuk mendukung program tiga juta rumah Presiden Prabowo,” jelas Bobby.

Airlangga Hartarto: KPP Jadi Motor Program Tiga Juta Rumah

Dari Surabaya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga memberikan arahan dalam acara yang sama. Ia mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran KPP tambahan sebesar Rp130 triliun, yang terdiri dari Rp113 triliun untuk sisi pasokan dan Rp17 triliun untuk sisi permintaan.

“Saya meminta gubernur, bupati, dan wali kota untuk mendorong kontraktor daerah agar aktif dalam membangun rumah bagi masyarakat. Kredit Program Perumahan ini merupakan bagian dari program Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai Program Tiga Juta Rumah. Para debitur KUR dan KPP ini adalah pahlawan ekonomi Indonesia,” ujar Airlangga secara daring dari Surabaya, Jawa Timur.