Anies Dinilai Potensial Jadi Tokoh Baru PDIP

GlobalNews – Pasangan Pramono Anung-Rano Karno (Si Doel) menang satu putaran di Pilkada Jakarta 2024. Kemenangan ini dipastikan sehabis kandidat lainnya tidak menggugat hasil Pilkada Jakarta 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Pramono Anung-Rano Karno dipastikan bakal jadi gubernur dan wakil gubernur Jakarta terpilih 2024-2029.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion Dedi Kurnia Syah meyakinkan ada peran mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan dalam kemenangan yang diraih Pramono-Rano di Pilkada Jakarta 2024.

Menurut Dedi, Anies bakal mendapatkan panggung politik baru berasal dari Pramono-Rano maupun PDI Perjuangan (PDIP). Anies terhitung dipandang potensial jadi tokoh baru di PDIP usai Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dipecat berasal dari keanggotaan.

“Peran Anies dalam pemenangan Pramono-Rano sesungguhnya ada, dan Anies potensial bakal jadi tokoh baru dalam eskalasi politik PDIP pasca Jokowi tidak ulang berada di PDIP,” kata Dedi kepada Liputan6.com, Senin (16/12/2024).

Tidak cuma itu, kesempatan Anies masuk bursa calon presiden (capres) untuk Pilpres 2029 dinilai cukup kuat. Oleh karena itu, fungsi menyambut Pilpres 2029, Anies disebut kudu melindungi ketokohannya.

“Peluang Anies masuk bursa capres di 2029 dapat ulang menguat. Utamanya kecuali Anies berhasil melindungi ketokohannya selama 5 tahun mendatang,” ucap Dedi.

Dedi menyatakan, dalam situasi layaknya ini secara politik Presiden Prabowo Subianto tidak sangat cemas bersama melesatnya kesempatan ketokohan Anies. Menurut Dedi, ketakutan justru datang berasal dari Jokowi. Sebab, sang putra, Gibran Rakabuming Raka bakal terancam popularitasnya di Pilpres 2029 untuk menghadapi Anies.

“Justru ketakutan itu dapat saja ada di Jokowi. Karena kecuali Anies berhasil mendapat pertemanan baru bersama PDIP, dan kesempatan turut Pilpres 2029 ulang terbuka, maka Gibran dapat jadi belum siap menghadapi sendirian,” menyadari Dedi.

Oleh karena itu, Dedi menyebut bahwa peran Prabowo dalam hal ini masih sangat diperlukan. Prabowo dituntut kudu dapat mengimbangi kontestasi politik di tanah air hingga lima tahun ke depan.

PDIP Pecat Jokowi dan Keluarganya

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto meyakinkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, dan Bobby Nasution, bukan ulang bagian berasal dari PDIP.

“Saya tegaskan ulang bahwa Pak Jokowi dan keluarga telah tidak ulang jadi bagian berasal dari PDI Perjuangan,” kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (4/12/2024).

Hasto menjelaskan, pemecatan Jokowi dan keluarganya karena dinilai tidak bersamaan bersama cita-cita partai yang diperjuangkan sejak era Soekarno atau Bung Karno.

“Sehingga itulah yang terjadi. Dan lantas kami menyaksikan bagaimana ambisi kekuasaan ternyata terhitung tidak dulu berhenti,” ujar Hasto Kristiyanto.

Pun demikian bersama Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution. Hasto mengatakan, kala mereka dicalonkan oleh partai politik lain, dan terhitung di-endorse oleh Jokowi.

Pun demikian bersama Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution. Hasto mengatakan, kala mereka dicalonkan oleh partai politik lain, dan terhitung di-endorse oleh Jokowi.

Apalagi naiknya Gibran sebagai wakil presiden melalui sistem yang mencederai konstitusi dan demokrasi, kata Hasto, maka otomatis standing semua kelengkapan keanggotaan yang terkait bersama PDIP telah dinyatakan berakhir.

“Mengapa? Karena PDI Perjuangan digerakkan oleh suatu cita-cita. Dan itu dibuktikan bersama pengiriman surat berasal dari DPC Kota Surakarta, area KTA Mas Gibran berasal, yang memberitahukan bahwa berdasarkan undang-undang partai politik dan andil-andil partai, keanggotaannya secara otomatis berhenti,” ujar Sekjen PDIP.

Sekjen PDIP: Jokowi Sangat Khawatir bersama Kemunculan Anies

Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengutarakan bahwa Jokowi telah melakukan kriminalisasi terhadap mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Menurut dia, Jokowi terasa cemas bersama kemunculan Anies.

“Saya masih ingat Anies Baswedan, kala Anies Baswedan dikriminalisasi, Pak Jokowi berkata bersama aku layaknya apa. Beliau sangat cemas terhadap munculnya Anies Baswedan,” kata Hasto Kristiyanto saat berkata di Podcast Akbat Faizal Uncensored, Jumat, 22 November 2024.

Dia menyebutkan persoalan dugaan korupsi Formula E yang menyeret Anies merupakan usaha kriminalisasi Jokowi. Hasto menyebut Jokowi lah yang memerintahkan persoalan Formula E.

“Sehingga itu nyata-nyata persoalan Formula E itu kriminalisasi. Dan aku bersaksi itu berasal dari perintah Pak Jokowi secara langsung,” jelasnya.

Hasto memberikan bahwa saat ini aparat penegak hukum berada di bawah kendali kekuasaan. Dia terhitung menyinggung persoalan dugaan korupsi ekspor minyak sawit mentah yang melibatkan mantan Ketua Umum Partai Golkar.

“Karena sesungguhnya semua aparat penegak hukum di bawah kendali kekuasaan. Kita ingat kasus, mohon maaf aku sebut, Ketum Golkar Pak Airlangga Hartarto. Itu kan terhitung memakai pressure Kejaksaan,” tutur Hasto.

Tak cuma itu, Hasto mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhitung dijadikan alat untuk menggapai keperluan politik. Dia menyebutkan bahwa sebagian kader PDIP yang mendapatkan tekanan.

“KPK terhitung digunakan sebagai pressure terhadap kepentingan-kepentingan politik, kan cukup banyak. Tiba-tiba di Banten, suami Airin, walaupun kami terhitung menyadari terhadap background kekuasaan, namun tiba-tiba terlihat suatu persoalan. Kader-kader PDIP begitu banyak tekanan,” ujar dia.