Bebaskan Semua Tahanan terkait Demo

GlobalNews – bagian Komisi III DPR RI berasal dari Fraksi Demokrat, Benny K. Harman mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit untuk segera membiarkan para pendemo yang ditahan berkaitan demontrasi. Dia menegaskan penyampaian pendapat di wajah lazim merupakan wujud kebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi.

“Saya minta Kapolri, untuk pertama: bebaskan semua tahanan yang terlibat didalam masalah aksi demonstrasi akhir Agustus lalu,” kata Benny dalam keterangannya, Selasa (16/9/2025).

Benny juga menyoroti laporan orang-orang yang hilang usai demonstrasi tersebut Ia menghendaki Kapolri untuk bertindak cepat dan transparan di dalam mengusut keberadaan mereka.

“Kedua, mendapatkan hingga bakal orang-orang yang sampai sekarang ditengarai tetap hilang,” tegasnya.

5.000 Orang Ditangkap, 3 Orang Hilang

Seperti diketahui, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan bahwa dari 5.000 orang yang sempat diamankan dikala demo, sebanyak 4.800 di antaranya sudah dibebaskan dan dipulangkan.

Meski mayoritas pendemo udah dipulangkan, tetap hadir 583 orang ditahan. Yusril mengatakan mereka dianggap kuat kerjakan tindak pidana.

Sementara itu, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mencatat tetap datang tiga orang yang belum ditemukan pasca demontrasi pada 31 Agustus 2025 di lokasi Jakarta.

Ketiga orang hilang tersebut teridentifikasi berdasarkan laporan melalui posko pengaduan yang dibentuk oleh KontraS sejak 1 September 2025. Kabar paling baru ketiga orang itu berada di dua wilayah yakni Glodok, Jakarta Barat dan Kwitang, Jakarta Pusat.

KontraS menyebutkan ketiga orang yang tetap hilang itu adalah Bima Permana Putra yang hilang sejak 31 Agustus 2025, kabar terakhir berada di sekitar Golodok, Jakarta Barat. selanjutnya Muhammad Farhan Hamid dan Reno Syaputradewo, yang terhitung hilang sejak 31 Agustus 2025. Keduanya diketahui paling baru berada di kawasan Kwitang, Jakarta Pusat.

Dukung Tim Pencari Fakta Independen

Benny menyebutkan pembentukan Tim Pencari Fakta independen oleh Komnas HAM memerlukan dapat dukungan Menurutnya, Tim Pencari Fakta mandiri akan bekerja secara objektif untuk mengutarakan penyebab kerusuhan dan potensi penunggang gelap didalam aksi unjuk rasa itu.

“Ketiga, Tim Pencari Fakta kudu mengutarakan secara obyektif apa yang memicu aksi kekerasan dan kelompok-kelompok yang menunggangi,” tutur Benny.

Benny pun memastikan DPR bakal aktif didalam melakukan pengawasan pada proses pengungkapan fakta mengenai kasus-kasus yang berlangsung buntut urutan demo masyarakat sebagian waktu lalu.

“DPR dapat lebih membuka diri dan menjalankan guna pengawasan pada kerja Tim Pencari Fakta independen,” tutupnya.