Peta Politik Parpol Pilkada 2024

GlobalNews – Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Serentak 2024 telah selesai digelar. Kini pertarungan sengit yang diikuti 1.556 pasangan kandidat untuk memperebutkan kursi kepemimpinan di 545 area di semua Indonesia itu tinggal menunggu hasil penghitungan resmi atau real count berasal dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Meski begitu, hasil sementara Pilkada Serentak 2024 ini telah mampu diketahui berdasarkan penghitungan cepat atau quick count yang dilaksanakan sejumlah lembaga survei. Hasilnya, kandidat yang diusung partai politik (parpol) Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus menang telak atas calon yang didukung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di banyak daerah.

Sebagaimana diketahui, Pilkada Serentak 2024 ini tak cuma jadi ajang perebutan kekuasaan bagi para calon kepala daerah, tapi terhitung jadi barometer kekuatan partai politik di Tanah Air.

KIM Plus yang terdiri berasal dari parpol-parpol koalisi pendukung pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, semula hampir menguasai semua pencalonan, khususnya di daerah-daerah lumbung suara, seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Banten, dan Jakarta.

Namun peta politik saat itu juga berubah sesudah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah syarat pencalonan di UU Pilkada. KIM Plus pun beroleh lawan kuat di sejumlah area sesudah PDIP mampu mengusung calonnya sendiri berkat putusan MK.

Berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, KIM Plus menang di lima area lumbung suara. Sementara PDIP cuma unggul di satu area yakni Jakarta dengan perolehan suara berkisar 49-51 persen. Namun hasil ini belum artinya jagoan PDIP akan menang, gara-gara syarat pemenang Pilkada Jakarta adalah 50 persen plus 1 suara sah. Sementara hasil hitung cepat ini masih berada pada batas margin of error sekitar 1 persen, sehingga kesempatan Pilkada putaran ke dua masih terbuka.

Pengamat Politik berasal dari Populi Center, Usep Saepul Ahyar menilai, kemenangan kandidat yang diusung KIM Plus di sejumlah area tak lepas berasal dari intervensi kekuasaan yang sementara ini memimpin.

“Itu luar biasa efisien ya intervensi kekuasaan, kalau di sebagian area yang saya kira gagal. Bahkan di Banten itu terhitung nampak tersedia anomali di luar kebiasaan, artinya tersedia kekuatan besar yang mampu digulingkan juga,” ujarnya sementara dihubungi Liputan6.com, Jumat (29/11/2024).

Dia menilai, Airin Rachmi Diany yang berasal berasal dari keluarga dinasti Banten Ratu Atut Chosiyah kalah telak berasal dari Andra Soni yang diusung KIM Plus tanpa Golkar.

“Jadi sebagian wilayah terhitung Pilgub, selanjutnya lantas Pilbup, Pilwalkot Serang, Pandeglang terhitung itu rontok semua dengan KIM. Dan itu saya menyaksikan banyak orang tidak menduga ya, gara-gara berasal dari faktor elektabilitas terhitung tinggi ya keluarga Ratu Atut, tapi mampu ditumbangkan,” katanya.

Namun intervensi kekuasaan, menurut Usep, tidak benar-benar berdampak signifikan. “Memang tersedia faktor-faktor lain saya kira yang mungkin mampu dibaca di Jakarta, yang berlainan terhitung petanya dengan Jawa Tengah dan wilayah-wilayah lain.”

Usep menambahkan, kemenangan yang diraih kandidat KIM Plus ini terhitung tidak mampu di lepaskan berasal dari pengaruh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang secara terang-terangan membantu sejumlah calon, apalagi langsung turun gunung. Begitu terhitung cawe-cawe yang dilaksanakan Presiden Prabowo Subianto di Jateng.

“Pak Prabowo terhitung membuktikan langsung lewat secara verbal, itu nampak engagement-nya itu tidak cuma basa basi, tapi dia terhitung turun tangan. Itu menurut saya mendongkrak suara, di samping arenanya terhitung kan memadai memadai membantu untuk keperluan itu,” ujarnya.

Peneliti Populi Center ini melihat, euforia kemenangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024 selanjutnya terhitung berdampak pada Pilkada Jateng. Meski Jateng dikenal sebagai ‘kandang banteng’, tapi pengaruh Jokowi disempurnakan koalisi gemuk mampu menumbangkan dominasi PDIP di dalam dua kontestasi politik, yakni Pilpres dan Pilkada.

“Saya kira faktor Pak Jokowi memadai kuat ya di situ. Sementara kan di partainya (PDIP) tidak mampu memelihara pemilihnya membantu calon yang diusungnya. Karena di Pilpres itu kan berjalan split ticket voting, jadi pemilih-pemilih PDIP idamkan calon yang diusung Pak Jokowi bukan oleh partainya secara resmi, dan itu terhitung berjalan di dalam konteks pilgub sementara ini,” kata Usep.

Sementara terkait Pilkada Jakarta, Usep menyaksikan kesempatan terjadinya putaran ke dua masih terbuka. Sebab perolehan suara pasangan calon nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno berdasarkan hitung cepat sejumlah lembaga survei tersedia di angka 49-51 persen dengan margin of error sekitar 1 persen.

Jadi kesempatan satu putaran terhitung ada, dua putaran terhitung memadai besar. Belum mampu diartikan gara-gara masih tersedia margin of error di situ. Ya mungkin dua putaran memadai terbuka lebar kalau menyaksikan angka-angka,” katanya.

Jika hasil penghitungan resmi KPU nanti membuktikan perolehan suara Pramono-Rano tak sampai 50 persen plus 1, maka Pilkada Jakarta akan berlanjut pada putaran kedua. Usep melihat, kesempatan kandidat yang diusung PDIP ini mempertahankan kemenangan masih besar mengingat tersedia banyak figur berpengaruh yang turut mendukungnya, seperti mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sampai mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Ditambah ulang gap suara Pramono-Rano dengan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) yang diusung KIM Plus pada putaran pertama terpaut memadai besar. Pasangan RIDO beroleh suara sekitar 39-40 persen berdasarkan hitung cepat, sementara pasangan nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana mendapat suara sekitar 10 persen.

“Jadi memang kalau dilihat berasal dari angka ini secara logis perjuangan untuk mencapai kemenangan Mas Pram dan Pak Rano telah memadai dekat. Agak sulit terhitung membalik posisi, gara-gara angka di putaran pertama itu memadai tinggi bagi pasangan Pram-Rano. Beda dengan 2017 Pak Anies yang mampu membalik kemenangan Pak Ahok dan mengambil alih semua suara berasal dari pak Agus,” ucap Usep.

Namun, begitu PDIP terhitung harus menyimak angka golput di Jakarta yang benar-benar tinggi mencapai 46 persen, di samping terhitung merebut suara berasal dari pemilih Dharma-Kun kalau idamkan mempertahankan kemenangan.

Terakhir, Usep menyoroti pengaruh yang ditimbulkan berasal dari banyaknya kandidat yang diusung KIM Plus memenangi Pilkada Serentak 2024. Menurutnya, dominasi KIM Plus di dalam pemerintahan di level pusat sampai area membawa pengaruh negatif bagi demokrasi.

“Dampak positifnya mungkin akan gampang mengkoordinasikan pada pusat dan daerah. Tapi di satu segi itu tidak tersedia kontrol berasal dari daerah, dan lantas kan ini dampaknya bagi demokrasi juga. Artinya keinginan pusat akhirnya akan benar-benar mulus, lantas tidak tersedia respons yang mungkin berlainan pendapat yang mampu jadi kontrol pada pemerintah pusat,” katanya.

“Cawe-cawe kekuasaan pada demokrasi ini mungkin akan tambah tidak tipis ke depan. Itu yang lantas jadi catatan di dalam konteks pembangunan demokrasi,” ucap Usep S Akhyar memungkasi.