SBY Akan Isi Materi dan Hadiri Parade Senja Retreat

GlobalNews – Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dapat mengimbuhkan materi kepada para kepala tempat yang mengikuti retreat di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Kamis (27/2/2025). SBY diminta segera oleh Presiden Prabowo Subianto mengisi materi retreat kepala daerah.

“Pak SBY mengimbuhkan materi pukul 14.00 WIB,” kata Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya waktu dilakukan konfirmasi Liputan6.com, Kamis (27/2/2025).

Belum diketahui apa materi yang dapat disampaikan SBY kepada para kepala daerah. Selain mengimbuhkan materi, SBY terhitung dijadwalkan menghadiri Upacara Parade Senja retreat kepala tempat yang dipimpin Prabowo terhadap Kamis sore.

“(Pak SBY) Hadir di Parade Senja,” ujar Bima Arya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dapat menghadiri retreat kepala tempat yang digelar di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Kamis (27/2/2025). Prabowo dijadwalkan memimpin Upacara Parade Senja di Akmil terhadap Kamis sore.

“Presiden Prabowo Subianto direncanakan siang ini dapat bertolak ke Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah di dalam rangka kunjungan kerja. Presiden Prabowo dapat memimpin Upacara Parade Senja di Akademi Militer,” kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana kepada wartawan, Kamis (27/2/2025).

Selain itu, Prabowo direncanakan mengimbuhkan pengarahan di dalam rangka pembelajaran orientasi kepemimpinan bagi kepala tempat semua Indonesia terhadap Jumat, 28 Januari 2025.

Yusuf menyatakan kehadiran Prabowo di dalam retreat kepala tempat ini sekaligus usaha membangun sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

“Serta meyakinkan prinsip Presiden Prabowo di dalam membentuk kepemimpinan yang kuat dan berkarakter bagi para pemimpin tempat di Indonesia,” paham Yusuf.

PARA Syndicate Beri Catatan Khusus soal Retreat Kepala Daerah

Agenda retreat kepala tempat di Magelang yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto disorot bermacam kalangan. Salah satunya Pengamat politik dan Direktur Eksekutif PARA Syndicate, Virdika Rizky Utama.

Menurut dia, retreat tak lebih berasal dari sekadar ajang silaturahmi atau koordinasi tekhnis siasat politik membangun hierarki kekuasaan baru.

“Retreat ini menandakan nostalgia terhadap era Orde Baru, saat kepala tempat cuma jadi kepanjangan tangan Jakarta. Padahal, penentuan segera kepala tempat adalah capaian besar demokrasi pasca-Reformasi, yang menanggung kepala tempat bertanggung jawab kepada rakyat, bukan kepada pusat,” ujar Virdika di dalam info tertulisnya, Sabtu (22/2/2025).

Virdika menyorot, tersedia kontradiksi di dalam langkah Prabowo. Sebagai presiden yang terpilih lewat penentuan langsung, Prabowo justru nampak senang memasang kepala tempat yang terhitung dipilih segera oleh rakyat sebagai bawahannya.

“Dalam rezim penentuan langsung, kepala tempat terhitung mendapat mandat rakyat yang setara bersama dengan presiden meski cuma berbeda skala wilayah. Retreat semacam ini tidak cuma tidak relevan, tapi terhitung berpotensi merusak sendi-sendi desentralisasi yang jadi roh stimulus Reformasi 1998,” kritik dia.

Virdika mengaitkan retreat bersama dengan usaha membangun sentralisme birokratis. Retreat dinilai terhitung berisiko jadi ritual legitimasi untuk normalisasi sentralisasi.

“Dengan mengumpulkan kepala tempat di dalam forum tertutup, Presiden idamkan menciptakan ilusi harmoni, padahal yang terjadi adalah pemaksaan kesepakatan,” kata Virdika.

Strategi Politik Jangka Panjang

Lebih rinci, dia menilai retreat bukan semata untuk keperluan pembangunan daerah, melainkan siasat politik jangka panjang Prabowo untuk Pemilu 2029. Setidaknya tersedia tiga barangkali agenda di balik retreat ini.

“Pertama, memetakan mana kepala tempat yang sanggup jadi sekutu dan mana yang mesti dinetralisasi. Kedua, membentuk mesin politik di tingkat tempat untuk mengamankan nada terhadap Pemilu 2029. Ketiga, meredam pkotensi oposisi tempat sehingga mereka tidak bersekutu bersama dengan calon lain,” analisisnya.

Jika benar, Virdika ragu kepala tempat bukan lagi sekadar pejabat publik, tapi sanggup berperan sebagai operator politik bagi keperluan elite pusat.